RAKYATSATU.COM, WAJO – Bupati Wajo, Amran Mahmud, menjabarkan pentingnya pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus sesuai visi dan misi daerah serta sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.
Hal itu dia sampaikan saat membuka Gelar Pengawasan Daerah Lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Wajo Tahun 2022 yang digelar Inspektorat Daerah Wajo di Gedung Assa’adah, Sengkang, Senin (14/11/2022).
Turut hadir dalam kegiatan itu, Kepala Sub Auditorial BPK Sulsel, Ida Bagus Agung Sidhiwaskita, dan Koordinator Pengawasan Bidang P3A, Raden Kemal Ramdan.
Tampak hadir juga Wakil Bupati, Amran, Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna, bersama Wakil Ketua II DPRD Wajo, Andi Senurdin Husaini, Ketua Komisi I, Ambo Mappasessu, dan Ketua Komisi II, Sudirman Meru. Lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Wajo, Armayani, bersama para perangkat daerah lingkup Pemkab Wajo, camat, serta undangan lainnya.
Kata amran, peran pengawasan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah ada yang perlu diperhatikan, yakni upaya mendorong perubahan paradigma pengawasan intern.
“Saya harap Inspektorat untuk melaksanakan pengawasan sedini mungkin. Mampu memperluas peran dan layanan pengawasan dengan menitikberatkan pada quality assurance (penjaminan mutu), governance risk control (GRC), dan consulting (konsultasi) sesuai dengan standar dan berkualitas,” kata Amran Mahmud.
Kemudian. perangkat daerah atau unit kerja, khususnya jajaran pimpinan, agar menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien.
“Aktiflah melakukan koordinasi dan konsultasi secara terus-menerus dengan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), baik saat ada masalah maupun tidak, agar langkah yang dilakukan senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan langkah-langkah riil,” harapnya.
Lanjut Amran, seluruh camat, selaku koordinator pemerintahan desa, Amran Mahmud berharap agar ikut memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan pada pemerintahan desa sehingga penyelesaian tindak lanjut dapat tuntas sampai pada tingkat pemerintahan desa.
“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Wajo memberikan apresiasi serta mendukung pelaksanaan gelar pengawasan ini sebagai upaya kita bersama untuk mendukung akselerasi perwujudan good governance dan clean government. Juga sebagai ruang komunikasi intern APIP, APIP dengan manajemen dan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan,” ujarnya.
Amran Mahmud juga menyampaikan harapannya agar BPK RI Perwakilan Sulsel dan BPKP RI Perwakilan Sulsel selalu memberikan bimbingan dan arahan ke Pemkab Wajo. “Begitupun kepada perwakilan dari BPK RI Perwakilan Sulsel dan BPKP RI Perwakilan Sulsel, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dan memberikan materi. Kami Pemerintah Kabupaten Wajo senantiasa mengharapkan bimbingan dan arahannya,” tuturnya. [Ikhlas/Yusuf]
.jpg)