Bertempat di kantor Kejari Tana Toraja, Makale, tampak hadir Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan, BPN Tana Toraja, Ketua Aman Toraja, Ketua MUI Tana Toraja dan beberapa undangan lainnya.
Dalam diskusi tersebut, Kepala Kejari Tana Toraja, Jefri Pananging Makapedua mengatakan kehadiran Teras Kejari ini sebagai wadah diskusi santai untuk mengoptimalkan fungsi lembaga adat kemasyarakatan dalam menghadapi beberapa permasalahan di tengah masyarakat sehingga tidak semua permasalahan tersebut diselesaikan secara hukum.
"Maksudnya adalah permasalahan yang kadang timbul di masyarakat, tidak serta merta berujung pada hukum pidana, namun bisa diselesaikan secara adat. Itulah fungsi lembaga adat yang perlu kita optimalkan,"ungkap Kajari Jefri.
Menurutnya, kehadiran lembaga adat sebagai pedoman masyarakat, akan mempermudah penyelesaian permasalahan antar warga, namun tidak berarti menyampingkan aturan hukum pidana yang berlaku.
"Ada beberapa permasalahan yang sebaiknya berakhir di lembaga adat seperti serobot tanah, selisih paham dan beberapa contoh kasus lainnya. Namun jika menyangkut percabulan anak dibawah umur, itu tidak akan ada kompromi dengan hukum, sudah pasti masuk hukum pidana,"tambahnya.
Kepedulian Kajari ini, berangkat dari kisah nyata yang dialaminya saat menyaksikan beberapa kasus yang seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, harus berakhir dengan hukuman penjara.
"Saya berharap fungsi dan peran lembaga adat hadir dalam keadaan masyarakat Toraja saat ini. Kita memiliki nilai lebih pada hukum adat jika terjadi beberapa pelanggaran. Inilah yang kita optimalkan,"kata Jefri.
Hal yang sama pun diungkapkan Bupati Kalatiku. Dirinya menyebut keberagaman adat di setiap lingkup wilayah adat di Toraja, membuat kita semakin kaya dan saling menghormati dalam berbagi keberagaman yang perlu diperlihatkan dalam penyelesaian masalah sehingga peran serta hukum adat terus berdampingan dan menjadi pedoman bagi warga. (Kris)
.jpg)