PGRI: Ancam Lapor Ke DPRD
RAKYATSATU.COM, MAROS - Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pendidilan Kabupaten Maros terpaksa gigit jari. Pasalnya, berkas usulan kepangkatan priode April 2019 tertunda lantas berkas usulannya tercecer.
Sekertaris PGRI Kabupaten Maros Alimuddin Assagaf usai bertemu sekertaris Dinas Pendidikan mengatakan, banyaknya keluhan guru PNS dari jenjang SD dan SMP ke PGRI lantaran berkas usulan kepangkatannya tertudah karena berkasnya tercecer di Dinas Pendidikan.
Tercecernya berkas guru diduga terjadi dibagian sub kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
"Berkas usulan Guru diduga hilang di ruang sub bagaian kepegawaian Dinas Pendidikan," jelas Alimuddin Assagaf.
Kejadian seperti ini (tercecer, red) lanjut Alimuddin, bukan hanya pada priode April 2019 ini. Kasus seperti ini sudah lama terjadi, namun guru-guru PNS mengaku sudah repot selalu datang ke Dinas Pendidikan membawah ke kekuarangan berkas yang diyatakan hilang dalam satu bundel.
"Kurangnya berkas usulan kepangkatan para guru PNS diduga keras ada oknum dibagian penerimaan berkas sub bagian kepegawaian yang mempermainkan," ujarnya
"Saya sudah telusuri permainan oknum di Sub kepegawaian Dinas Pendidikan dan ini perlu ditindak tegas, agar permainan seperti ini tidak terjadi lagi," sambung Sekertaris PGRI.
Dirinya menjelaskan, jumlah PNS guru yang mengaku kehilangan berkas khusus usulan priode April 2019 ini mencapai angka 107 orang PNS. Angka ini tidak tidak sedikit, sehingga PGRI perlu mengambil sikap tegas agar jangan terjadi lagi.
"Belajar dari pengalaman, kasus tercecernya berkas usulan guru harus disikapi dengan cepat, karena kejadian ini bukan secara kebetulan. Jika hanya satu atau dua orang saja yang tercecer itu wajar wajar saja. Tapi jumlahnya sangat pantasis sehingga kami duga keras ada unsur kesengajaan," teganya Alimuddin
Ditambahkan Alimuddin, jika mata rantai kasus hilangnya berkas usulan kepangakatan rekan rekan guru tidak diputus atau tidak ditindak tegas, maka kami atas nama PGRI akan membawah masalah ini ke DPRD Maros untuk diadakan dengar pendapat agar jelas siapa biang keroknya. Karena, kami tidak mau lagi ada guru guru yang menjadi korban hilang berkas usulanya hanya karena sesuatu.
"Mata rantai kasus hilangnya berkas usulan kepangkatan guru harus diputuskan agar jangan lagi ada yang menjadi korban, kita akan bawa ini ke DPRD," kata Alimuddin.
Sekedar diketahui, guru yang datang ke Dinas Pendidikan untuk mengurus berkasnya yang hilang pasti meninggalkan pekerjaanya di kelas mengajar. Jika seluruh guru yang jumlahnya 107 orang datang bersamaan ke Dinas Pendidikan dengan maksud mengantar sisa kekurangan berkasnya, maka proses pengajaran di sekolah pasti lumpuh, karena gurunya ramai ramai ke dinas pendidikan mengurus berkasnya yang diduga tercecer. (Rul)
.jpg)