Pemkab dan Kejari Sinjai Gelar Penyuluhan Hukum TP4D

Pemkab dan Kejari Sinjai Gelar Penyuluhan Hukum TP4D
RAKYATSATU.COM, SINJAI - Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melalui Bagian Hukum dan HAM menggelar Penyuluhan Hukum Pemerintah Daerah Kab. Sinjai dengan tema Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendampingan TP4D dan Pendamping Hukum Pemda yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Sinjai bekerjasama dengan Bagian Hukum dan HAM Setdakab. Sinjai yang berlangsung, di Ruang Pola Kantor Bupati Tanassang,  Rabu (18/04).

Acara ini dihadiri oleh Plt Bupati Sinjai, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Para asisten Setdakab. Sinjai, para kepala OPD, para kabag Setdakab Sinjai, para camat se- Kabupaten  sinjai, serta para kepala desa se-kabupaten Sinjai.

Penyuluhan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai ini dibuka langsung oleh Plt.Bupati Sinjai. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa penyuluhan hukum ini dilaksanakan sangat relevan dengan pendampingan kepada para OPD dalam melaksanakan kegiatan.

"TP4D dapat memberikan bantuan dan pendampingan kepada para kepala OPD dalam melaksanakan kegiatan.Saya mengharapkan kepada seluruh kepala OPD dan kepala desa se- Kabupaten sinjai untuk mengikuti penyuluhan hukum ini sebaik mungkin dan semoga bermanfaat bagi kepala OPD dan kepala desa," katanya.

Noer Adi, SH, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai menyampaikan bahwa strategi penegakan hukum melalui implementasi peran dan tupoksi TP4D dan penegakan hukum bukanlah sebuah industri.

"Para pelaksana kegiatan biasanya melakukan kesalahan karena pengelola kegiatan tidak mengetahui prosedur dan aturan-aturan dan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, pemberantasan korupsi dan penegak hukum harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kelancaran program pembangunan,dan pendampingan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan, menjaga dan menegakkan wibawa pemerintah dan melindungi kepentingan masyarakat," jelasnya.

TP4D dibentuk untuk menghilangkan keraguan-keraguan aparatur negara dalam mengambil keputusan dan terwujudnya perbaikan birokrasi bagi percepatan program-program strategi pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat. (Asdar)
loading...
close
Rakyatsatu