 |
| Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dalam acara Puncak Hari Lingkungan Hidup 2017 (dok. KLHK) |
RAKYATSATU.COM, JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberi penghargaan kepada masyarakat, sekolah, dan pemerintah daerah atas aksi nyata pelestarian lingkungan hidup dan hutan. Penghargaan tersebut terdiri dari 10 Kalpataru, 16 Adipura, 6 Adipura Kencana, 24 Adiwiyata, dan 9 Nirwasita Tantra.
Penghargaan diberikan pada Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2017 di kompleks Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (2/8/2017). Penghargaan disampaikan langsung oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo.
Pemberian penghargaan pertama kali diberikan kepada 24 sekolah penerima Adiwiyata Mandiri oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya. Sejak 2006 sampai 2016, jumlah sekolah Adiwiyata di seluruh Indonesia berjumlah 7.278 sekolah, yang menyebar di seluruh provinsi di Indonesia dari sekolah umum, sekolah kejuruan dan madrasah. Selain 24 penerima Adiwiyata Mandiri, piala dan piagam Adiwiyata juga akan diberikan kepada 89 sekolah lainnya.
Selanjutnya, Menteri LHK memberikan penghargaan Nirwasita Tantra kepada 3 gubernur, bupati dan wali kota yang memiliki kepemimpinan yang terbaik dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerahnya. Khusus untuk yang terpilih sebagai terbaik kesatu selain diberikan penghargaan, juga diberikan penghargaan (trophy) bergilir.
Kesembilan penerima Nirwasita Tantra tersebut yakni gubernur Jawa Timur, gubernur Sumatera Barat, gubernur DKI Jakarta, bupati Malang, bupati Dharmasraya, bupati Sukoharjo, wali kota Surabaya, wali kota Balikpapan, dan wali kota Bukittinggi. Khusus untuk Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan selama dua tahun berturut-turut, dan Kabupaten Malang mulai tahun ini memperoleh piala bergilir.
Penghargaan Adipura juga disampaikan oleh Menteri LHK kepada kepada 16 kabupaten atau kota yang dianggap mampu mewujudkan kota yang bersih, teduh, sehat dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip tata laksana pemerintahan yang baik (good governance).
Ke-16 penerima Adipura tersebut yakni wali kota Depok, bupati Magelang, bupati Ogan Komering Ulu, bupati Bangka Selatan, bupati Barito Kuala, bupati Subang, bupati Bangka Tengah, bupati Kuantan Singingi, bupati Bungo, bupati Pekalongan, bupati Kapuas, bupati Bone Bolango, bupati Banggai, wali kota Padang, wali kota Sawahlunto, dan bupati Lampung Utara.
Di samping itu, bagi para tokoh masyarakat yang berhasil dalam pelestarian lingkungan melalui prakarsanya sendiri, Siti memberikan penghargaan 10 Kalpataru dengan kategori perintis, pengabdi, penyelamat, dan pembina. Dua perintis tersebut yaitu Anuar (Sumatera Utara) dan Agus Bei (Kalimantan Timur), sedangkan dua orang pengabdi yakni Mahariah (DKI Jakarta) dan Heri Supriyatna (Jawa Barat).
Empat kelompok penyelamat lingkungan yang diberi Kalpataru yaitu Kelompok Pelestari Penyu Kurma Asih Desa Peracak (Bali), Kelompok Nelayan Samudera Bakti (Jawa Timur), Kelompok Masyarakat Pengawas Danau Lindung (Kalimantan Barat), dan Kelompok Pencinta Alam Isyo Hill's Repang Muaif (Papua).
Sedangkan dua penerima lainnya adalah pembina lingkungan yaitu Saptono Tanjung (DI Yogyakarta) dan Lefrand Adam Singai (Kalimantan Utara). Sejak tahun 1980 sampai dengan 2017, sebanyak 357 penghargaan Kalpataru telah diberikan, yang tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara itu, enam penghargaan Adipura Kencana disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dengan didampingi oleh Menteri LHK, sebagai penghargaan Adipura tertinggi bagi kabupaten/kota yang telah meraih Adipura minimal tiga kali berturut-turut.
Keenam penerima Adipura Kencana tersebut yaitu wali kota Surabaya, wali kota Tangerang, wali kota Balikpapan, wali kota Malang, bupati Kudus, dan bupati Jombang.
Selain 65 penerima penghargaan tersebut, sebanyak 101 sertifikat dan plakat juga diberikan untuk kota-kota yang memperlihatkan peningkatan kinerja lingkungan hidup yang paling baik (best effort). Siti menyampaikan bahwa para penerima penghargaan ini merupakan salah satu yang telah memberikan inspirasi dalam pembangunan kehutanan, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat.
"Hutan Indonesia untuk rakyat diinspirasi para tokoh masyarakat dan penggiat lingkungan termasuk artis-artis pecinta lingkungan, serta para penggiat media sosial, dan semua pihak yang kami pahami tiada henti memperjuangkan hutan untuk kesejahteraan. Hutan Indonesia untuk rakyat, itulah yang terefleksikan dari kebijakan-kebijakan Bapak Presiden dalam upaya terus menerus membangun ekonomi yang berkeadilan," pesan Siti.
 |
| Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan (dok. KLHK). |
Tidak ketinggalan, Presiden Jokowi berkesempatan untuk mengucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Jokowi berharap, para penerima penghargaan dapat terus konsisten dalam mengabdikan hidupnya untuk pelestarian lingkungan dan mewujudkan pengelolan hutan untuk rakyat dengan penuh semangat. Jokowi berkesempatan melakukan dialog dengan penerima penghargaan Kalpataru asal Sumatera Utara dan Papua.
Adapun seruan untuk terus menjaga dan melindungi lingkungan dan hutan kepada semua stakehoder, menjadi pesan penutup Presiden Jokowi kepada seluruh peserta HLH Tahun 2017. Presiden Jokowi juga menandatangani sampul atau perangko hari pertama seri Lingkungan Hidup Tahun 2017.
Pengelolaan Hutan untuk Kesejahteraan Rakyat
Jokowi membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHK Tahun 2017, Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI), dan Kemah Generasi Lingkungan untuk Konservasi, yang dilaksanakan secara bersamaan pada (2-4/8/2017).
Dalam arahannya, Jokowi menyampaikan bahwa, sangat penting untuk melakukan sebuah strategi besar pembangunan hutan yang memiliki dimensi ekonomi dan lingkungan.
"Harus ada koreksi besar, agar ada sebuah terobosan yang baru yang harus dilakukan, sehingga pengelolaan hutan lebih baik. Jangan berpikir linier dan monoton, sehingga dalam sekian tahun ini, mohon maaf, pengelolaan hutan kita berada pada posisi yang tidak ada pembaruan," tutur Jokowi.
Jokowi juga berpesan, dengan adanya Rakernas LHK Tahun 2017, agar dapat dirumuskan pemikiran baru, sehingga pengelolaan hutan menjadi sebuah pengelolaan yang secara konsisten dapat terus dikerjakan, dan memperoleh hasil yang baik. Pengelolaan ini menurut Jokowi, dapat mencontoh negara lain seperti Swedia dan Finlandia, dimana 70-80 persen perekonomiannya berasal dari sektor kehutanan.
"Kita tidak usah sulit, tinggal di-copy dan nanti diaplikasikan ke negara kita. Kita harus contoh dan melihat bagaimana pengelolaan hutan dan lingkungan bisa jalan sama-sama, ekonomi dapat, lingkungan juga," pesan Jokowi.
 |
| Penandatanganan Fosil Kayu Jati oleh Presiden Jokowi (dok. KLHK). |
Berkenaan dengan kegiatan rutinitas bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Jokowi berharap hal tersebut dapat diperbaiki dan fokus. Begitu pula halnya dengan konflik permasalahan yang umum terjadi, Jokowi berharap dapat segera diselesaikan dengan baik.
"Jangan lagi ada program-program atau rencana yang berorientasi proyek. Arahnya harus fokus dan konsentrasi pada daerah diisolir, dan agar dapat menjadi contoh untuk yang lain. Selain itu, dibutuhkan jiwa-jiwa mulia dari rimbawan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan konkret dan riil di lapangan, sehingga mana yang dilindungi, mana yang konsesi, mana yang untuk Perhutanan Sosial itu jelas," tegasnya.
Sementara itu, Presiden Jokowi juga menegaskan, agar berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan perizinan, dan pentingnya aksi koreksi upaya perlindungan gambut.
"Aksi koreksi dalam pengelolaan gambut harus betul-betul kita rubah, baik moratorium dan pelestarian harus betul-betul dilihat," tukasnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengapresiasi kinerja dari Badan Restorasi Gabut (BRG), dan diharapkan ke depannya dapat memberikan hasil konkret yang besar, terutama dalam menjaga hutan primer di Indonesia. Jokowi kembali mengingatkan pentingnya kontribusi hutan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
"Jangan sampai hutan tidak memberikan apa-apa kepada rakyat. Kenapa hutan di negara lain dapat memakmurkan rakyat, kenapa hutan kita tidak? Itu harus dikoreksi, hutan harus memberikan manfaat bagi lingkungan," tuturnya.
Berbagai bentuk pengelolaan hutan, seperti agroforestry dan silvopastur, menurut Jokowi, selama ini belum optimal, sehingga ke depannya perlu dilakukan lebih serius, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi terbarukan, serta memberikan manfaat ekonomi kepada rakyat.
Adapun, terkait tema HLH Tahun 2017 yaitu 'Menyatu dengan Alam', menurut Jokowi sangat tepat dengan budaya Indonesia yang tidak bisa lepas dengan alam, sehingga tema ini mengingatkan agar orang Indonesia tidak boleh lupa dengan alam.
 |
| Penanaman Pohon Jati sebagai Landmark Hutan (dok. KLHK). |
Senada dengan arahan Jokowi, Siti sebelumnya juga menyampaikan bahwa kebijakan ekonomi berkeadilan, dengan formulasi diantaranya peran sumberdaya lahan, masyarakat dan kesempatan yang diberikan atau akses masyarakat, terus diaktualisasikan oleh KLHK, melalui pengakuan hutan adat secara resmi, aktivitas aktual hutan-hutan desa di berbagai wilayah di Indonesia, serta hutan tanaman rakyat yang sedang terus menggeliat.
"Langkah corrective measures, kebijakan, implementasi, praktek dan pendekatan, terus menerus diperbaiki bagi kepentingan rakyat banyak. Implementasinya harus terus menerus berkesinambungan, agar tujuan nasional bisa dicapai dan cita-cita nasional bisa diwujudkan, yaitu untuk masyarakat sejahtera, demikian yang ditekankan Bapak Presiden kepada kami dan menteri lainnya," tutur Siti menutup sambutannya dalam puncak peringatan HLH 2017.
Sebagai Landmark Hutan untuk Rakyat Indonesia, dalam acara ini dilakukan penanaman pohon Jati (Tectona grandis) oleh Jokowi dan Siti menanam pohon Pala (Myristica fragrance), di Arboretum Lukito Aryadi.
Selanjutnya, Jokowi juga melakukan penandatanganan prasasti Landmark Hutan untuk rakyat Indonesia, pada fosil kayu Jati yang ditemukan di provinsi Lampung, pada Juli 2014, 12 meter di bawah tanah.
(adv/adv)
