RAKYATSATU.COM, LUWU - Anggota DPR RI dari Komisi V, Dr Bahrum Daido menggelar Sosialisasi Soal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan melibatkan Dirjen Sarana dan Prasarana, Kementrian Desa dan Transmigrasi RI Dr Gunalan.
Dihadapan ratusan Kepala Desa se Kabupaten Luwu, Bahrum Daido menjelaskan saat ini kondisi ekonomi indonesia cukup baik. Namun, di sisi lain terjadi pemotongan anggaran yang berimbas kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Menurut Bahrum, ada asumsi yang salah terkait berbagai program pemerintah yang terus di pacu, hingga akhirnya terjadi pemotongan anggaranyang berdampak langsung atas belanja pemerintah daerah.
"Untuk itu saya minta para Kepala Desa jika ingin membangun jalan dan sebagainya mohon mengajukan proposal dengan ijin pak Bupati," kata Bahrum Daido Senin (5/9).
Sementara Direktur Jenderal Pembangunan Sarana dan prasarana Desa Kementrian Desa dan Transmigrasi Dr Gulanan menghimbau, para Kepala Desa dan Pemerintah Daerah untuk tidak terpengaruh dengan kondisi APBN.
"Kami berharap Pemerintah Daerah tetap bekerja sesuai dengan tupoksi," singkatnya.
Dijelaskan dia, saat ini sebanyak 14 ribu Desa masuk kategori tertinggal, 3.610 kategori desa maju, 173 Desa Mandiri dan 33 ribu masuk kategori di tingkatkan.
"Dengan jumlah ini, anggaran Dana Desa sangat berperan memajukan ekonomi desa," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Luwu Andi Mudzakkar meminta, pihak Kementrian Desa untuk membantu mengucurkan anggaran untuk memajukan sarana infrastruktur Desa.
Diapun menjelaskan, untuk Desa di Kabupaten Luwu rata-rata memiliki hasil bumi yang melimpah. Namun, akibat infrastruktur jalan dan jembatan yang tak mendukung di Desa menyebabkan hasil perkebunan petani di desa masih tergantung pada tengkulak.
"Saya berharap anggaran untuk desa di perbesar kucurannya, agar bisa membantu pendapatan para masyarakat di Desa," kata Cakka. (Irone)
Dihadapan ratusan Kepala Desa se Kabupaten Luwu, Bahrum Daido menjelaskan saat ini kondisi ekonomi indonesia cukup baik. Namun, di sisi lain terjadi pemotongan anggaran yang berimbas kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Menurut Bahrum, ada asumsi yang salah terkait berbagai program pemerintah yang terus di pacu, hingga akhirnya terjadi pemotongan anggaranyang berdampak langsung atas belanja pemerintah daerah.
"Untuk itu saya minta para Kepala Desa jika ingin membangun jalan dan sebagainya mohon mengajukan proposal dengan ijin pak Bupati," kata Bahrum Daido Senin (5/9).
Sementara Direktur Jenderal Pembangunan Sarana dan prasarana Desa Kementrian Desa dan Transmigrasi Dr Gulanan menghimbau, para Kepala Desa dan Pemerintah Daerah untuk tidak terpengaruh dengan kondisi APBN.
"Kami berharap Pemerintah Daerah tetap bekerja sesuai dengan tupoksi," singkatnya.
Dijelaskan dia, saat ini sebanyak 14 ribu Desa masuk kategori tertinggal, 3.610 kategori desa maju, 173 Desa Mandiri dan 33 ribu masuk kategori di tingkatkan.
"Dengan jumlah ini, anggaran Dana Desa sangat berperan memajukan ekonomi desa," tandasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Luwu Andi Mudzakkar meminta, pihak Kementrian Desa untuk membantu mengucurkan anggaran untuk memajukan sarana infrastruktur Desa.
Diapun menjelaskan, untuk Desa di Kabupaten Luwu rata-rata memiliki hasil bumi yang melimpah. Namun, akibat infrastruktur jalan dan jembatan yang tak mendukung di Desa menyebabkan hasil perkebunan petani di desa masih tergantung pada tengkulak.
"Saya berharap anggaran untuk desa di perbesar kucurannya, agar bisa membantu pendapatan para masyarakat di Desa," kata Cakka. (Irone)
