RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Pemerintah Kabupaten Soppeng menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Soppeng.
Penyerahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Tingkat I DPRD Kabupaten Soppeng yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (14/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Soppeng, H. Naspiding, didampingi Wakil Ketua II DPRD Soppeng, Muhammad Taufan. Agenda ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sesuai mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E., menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian serta kerja sama dalam mengawal proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ia menjelaskan, rancangan perubahan anggaran tersebut disusun dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kemandirian fiskal daerah. Penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda juga menjadi bentuk penyesuaian pemerintah daerah terhadap dinamika yang terjadi selama pelaksanaan tahun anggaran berjalan.
Dari sisi pendapatan, proyeksi Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp1.023.000.221.268. Angka tersebut meningkat Rp89.906.206.977 dibandingkan APBD Pokok.
Sementara itu, Belanja Daerah disesuaikan menjadi Rp1.089.227.221.742. Alokasi tersebut diarahkan untuk mendukung pemenuhan kewajiban layanan dasar publik yang belum tuntas, perbaikan infrastruktur, serta penanggulangan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pada sisi pembiayaan, Penerimaan Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp86.268.408.338 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) audited.
Adapun Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp20.041.407.864 dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bupati menegaskan, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rancangan perubahan APBD telah disusun masing-masing perangkat daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar penyusunan usulan program dan kegiatan tidak hanya mengikuti pola penganggaran tahun-tahun sebelumnya. Setiap usulan harus melalui penilaian berdasarkan urgensi, manfaat, kesiapan pelaksanaan, dan kemampuan pembiayaan.
“Setiap usulan program dan kegiatan harus terlebih dahulu diuji dari sisi urgensi, manfaat, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan pembiayaannya,” tegasnya.
Menurut Suwardi, hal tersebut perlu menjadi perhatian karena waktu pelaksanaan yang tersisa pada Tahun Anggaran 2026 relatif terbatas. Karena itu, ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat berlangsung efektif, tepat sasaran, dan tepat waktu dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta profesionalisme.
Ia juga membuka ruang bagi DPRD untuk menyampaikan saran, koreksi, maupun kritik konstruktif dalam pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Apabila dalam pembahasan terdapat perubahan terhadap proyeksi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, Bupati berharap seluruh dinamika tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah Daerah tentu sangat mengharapkan saran, koreksi, dan kritik konstruktif dari DPRD dalam rangka penyempurnaan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Di akhir penyampaiannya, Suwardi secara resmi menyerahkan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kabupaten Soppeng untuk dibahas lebih lanjut sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri para anggota Forkopimda Kabupaten Soppeng, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, serta pejabat eselon II dan III lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng. [Ikhlas/Yudha]
.jpg)