RAKYATSATU.COM, SINJAI - Pemerintah Kabupaten Sinjai terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan perekonomian daerah melalui digitalisasi transaksi serta pengendalian inflasi. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penerimaan sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Komitmen itu disampaikan Bupati Sinjai Dra. Hj. Ratnawati Arif saat membuka High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Rabu (19/8/2026).
HLM tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai langkah yang telah dilakukan sekaligus memperkuat strategi Pemkab Sinjai dalam memperluas transaksi digital pemerintah daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Dalam arahannya, Ratnawati meminta penguatan sistem penerimaan daerah berbasis digital melalui penyusunan roadmap 2026-2029. Digitalisasi tidak hanya diarahkan pada penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta penerimaan daerah.
"Jangan hanya berfokus pada mengejar target nominal, tetapi bangunlah sistem penerimaan digital yang akuntabel, transparan, dan mempermudah pelayanan bagi seluruh masyarakat Sinjai," tegas Ratnawati.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev), realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sinjai mencapai Rp 74,9 miliar atau 64,31 persen per 31 Juli 2026.
Atas capaian tersebut, Ratnawati meminta seluruh perangkat daerah pengelola pendapatan segera menginventarisasi dan memutakhirkan data potensi pajak serta retribusi daerah. Perangkat daerah juga diminta menetapkan target indikator Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan memetakan berbagai kesenjangan serta kendala di lapangan sebagai dasar penyusunan rencana aksi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penerimaan PAD sebelum berakhirnya tahun anggaran 2026.
Menurut Ratnawati, digitalisasi transaksi memiliki keterkaitan erat dengan penguatan perekonomian daerah. Sistem transaksi yang semakin cepat, mudah, dan transparan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat dan pelaku usaha dalam menghadapi dinamika pasar.
Di sisi lain, pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
"Ukuran keberhasilan TPID bukan karena banyaknya kegiatan, tetapi ketika harga pangan terkendali, pasokan tersedia, distribusi lancar, petani mendapatkan harga yang layak, pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang wajar, dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," ujarnya.
Ratnawati juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan dan Bank Sulselbar atas dukungan serta pendampingan dalam mempercepat transformasi tata kelola keuangan daerah berbasis digital di Kabupaten Sinjai.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sinjai Andi Jefrianto Asapa selaku Ketua Harian TPID dan TP2DD mengatakan HLM tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk mempercepat perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Menurutnya, salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dengan basis wajib pajak yang luas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan, digitalisasi pembayaran PBB-P2 dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan, transparansi, dan efektivitas penerimaan daerah.
"TP2DD secara konsisten mendorong perluasan ETPD, khususnya pada sektor penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah," jelasnya.
HLM tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama TP2DD Sinjai, peluncuran aplikasi E-Praja (Elektronik Pajak Retribusi Kita untuk Pembangunan Sinjai), serta penyerahan penghargaan kepada para pemenang Sipakatau Competition QRIS 2026.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda, unsur Forkopimda, sejumlah pejabat tinggi Pemkab Sinjai, kepala OPD, instansi vertikal, BUMD, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Sinjai.
Turut hadir Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Bayu Martanto, Deputi Direktur BI Sulsel Oki Hermawan, serta Direktur Operasional dan TI Bank Sulselbar Iswadi Ayub yang mewakili Direktur Utama Bank Sulselbar. [Ikhlas /Sudirman]
