RAKYATSATU.COM, MAKASSAR - Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menghadiri Rapat Koordinasi Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (9/7/2026). Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan lahan pertanian produktif di daerah.
Rapat koordinasi dipimpin Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan diikuti para bupati, wakil bupati, serta wali kota se-Sulawesi Selatan. Forum tersebut menjadi wadah penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat penetapan LP2B sebagai kawasan yang dilindungi dari alih fungsi lahan.
Penetapan LP2B merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan laju alih fungsi lahan sawah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah.
Sulawesi Selatan sendiri telah menetapkan kawasan LP2B seluas 660.638 hektare. Luasan tersebut menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan kawasan LP2B terluas di Pulau Sulawesi sekaligus menjadi fondasi dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan serta memberikan kepastian perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng mengatakan Pemerintah Kabupaten Soppeng akan memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait agar proses penetapan LP2B dilakukan berdasarkan data yang akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Penetapan LP2B harus dilakukan secara cermat agar benar-benar melindungi lahan pertanian produktif tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Soppeng akan mengawal setiap tahapan sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang berkelanjutan," ujar Suwardi Haseng.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota semakin kuat dalam mempercepat penetapan sekaligus perlindungan LP2B sebagai salah satu instrumen penting untuk menjaga ketersediaan pangan di masa mendatang. [Ikhlas/Yudha]
