RAKYATSATU.COM, BONE - Pemerintah Kabupaten Bone kembali menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin memimpin rapat forum komunikasi terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen, cakupan, dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Senin (13/4/2026). Kegiatan ini dihadiri Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bone Indira Azis Rumalutur, Penjabat Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam forum itu, Indira Azis Rumalutur menyebut capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bone telah mencapai 822.829 jiwa atau 98,72 persen dari total penduduk.
Namun, tingkat keaktifan peserta tercatat 73,70 persen atau 614.244 jiwa.
Menurut dia, untuk mempertahankan status UHC prioritas, tingkat keaktifan peserta minimal harus mencapai 80 persen berdasarkan data per 1 April 2026.
Ia mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah strategis guna meningkatkan keaktifan peserta.
Sementara itu, Andi Akmal Pasluddin menegaskan UHC menjadi prioritas utama pemerintah daerah sebagai pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Ia menyatakan pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang tidak tertangani, terutama warga miskin.
Sebagai langkah lanjutan, ia meminta seluruh OPD terkait segera melakukan validasi ulang data kemiskinan ekstrem, khususnya bagi warga yang berhak mendapatkan layanan JKN-KIS yang dibiayai pemerintah.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah strategi, antara lain peningkatan cakupan kepesertaan dengan menjangkau masyarakat yang belum terdaftar, khususnya sektor informal dan pekerja mandiri.
Selain itu, penguatan rekrutmen peserta melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi salah satu fokus utama.
Upaya peningkatan keaktifan peserta melalui kepatuhan pembayaran iuran serta pembinaan badan usaha juga dibahas untuk menekan angka peserta nonaktif.
Sinergi antarinstansi turut ditekankan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta BPJS Kesehatan dalam integrasi data.
Melalui forum komunikasi ini, pemerintah daerah menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan operasional yang mempermudah proses pendaftaran sekaligus menjaga keberlanjutan keaktifan peserta JKN-KIS.
Langkah tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. [Ikhlas /Sugi]
