Bupati Soppeng H Suwardi Haseng saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Jadi Soppeng
RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Peringatan Hari Jadi Soppeng ke-765 digelar di Gedung Lapatau, Rabu, 8 April 2026. Seremoni itu tak hanya menjadi panggung perayaan, tetapi juga ruang bagi pemerintah daerah menyampaikan kegelisahan soal pembangunan.
Di hadapan Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Soppeng Suwardi Haseng memanfaatkan momentum itu untuk memaparkan sejumlah kebutuhan pembangunan. Ia terang-terangan menyebut ada titik-titik yang membutuhkan campur tangan pemerintah di atasnya.
Keterbatasan anggaran daerah menjadi soal utama. Dengan ruang APBD yang makin sempit, pemerintah kabupaten tak lagi leluasa mengeksekusi program pembangunan. Karena itu, harapan diarahkan ke pemerintah provinsi agar ikut menopang kebutuhan tersebut.
Suwardi tak menutup fakta bahwa kemampuan fiskal daerah belum cukup menjawab persoalan yang ada. Situasi itu diperparah oleh kebijakan efisiensi belanja yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran.
Meski begitu, ia mencoba melihat kondisi ini dari sudut lain. Bagi pemerintah daerah, pengetatan anggaran bukan semata hambatan, melainkan peluang untuk menata ulang strategi pembangunan.
Karena itu, penyesuaian dengan kebijakan nasional dan provinsi menjadi langkah yang dipilih. Pemerintah daerah berupaya menyelaraskan program agar tetap berjalan tanpa harus membebani masyarakat dengan tekanan anggaran tambahan.
Pandangan itu berangkat dari kesadaran bahwa pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada APBD kabupaten. Sumber dana lain, terutama APBD provinsi dan APBN, dinilai lebih potensial untuk digarap.
“Yang terpenting bagi kami adalah, anggaran pembangunan tersebut lokasi dan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Soppeng,” kata Suwardi.
Ia pun secara terbuka menyampaikan harapannya kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar alokasi anggaran provinsi untuk Soppeng dapat ditingkatkan pada tahun berjalan.
“Di tahun 2026 ini, kami harap dan memohon bantuan Bapak Gubernur Sulsel kiranya dapat menalokasikan anggaran lebih besar lagi belanja pembangunan melalui APBD Provinsi di Kabupaten Soppeng,” ujarnya.
Tekanan fiskal itu terlihat dari angka. Pada 2025, APBD Soppeng ditetapkan sebesar Rp1,149 triliun. Namun setelah refocusing pada 2026, anggaran tersebut menyusut sekitar Rp188 miliar pengurangan yang cukup signifikan di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. [Ikhlas/Yudha]
