Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros Asri Rajab
RAKYATSATU.COM, MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros masih menghadapi kekurangan tenaga guru untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros mencatat kebutuhan guru saat ini mencapai 475 orang.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maros Asri Rajab mengatakan kekurangan tenaga pengajar paling banyak terjadi di tingkat SD.
“Untuk tingkat SD 348 orang, sementara di tingkat SMP sebanyak 127 orang,” kata Asri.
Menurut dia, kekosongan guru di tingkat SD didominasi kebutuhan guru kelas dan guru olahraga. Sementara di tingkat SMP, kekurangan terjadi pada sejumlah mata pelajaran, meski pendataan terkait bidang studi yang paling dibutuhkan masih berlangsung.
Rekrutmen Honorer Tak Lagi Bisa Diandalkan
Asri menjelaskan salah satu penyebab utama kekurangan guru ialah terbatasnya jumlah tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN). Di sisi lain, sekolah kini tidak lagi dapat mengandalkan perekrutan guru honorer seperti sebelumnya.
“Kalau guru honorer ini sudah tidak bisa lagi masuk di sekolah-sekolah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Maros, kata dia, telah mengusulkan kebutuhan formasi guru melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Namun hingga kini jumlah formasi yang akan disetujui pemerintah pusat belum diketahui.
“Sudah kita usulkan untuk perencanaan CPNS 2026, tapi belum tahu berapa formasi guru yang akan disetujui,” katanya.
Ia menjelaskan pengusulan kebutuhan ASN, termasuk tenaga guru, dilakukan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Meski demikian, kondisi kekurangan guru saat ini disebut mulai terbantu dengan kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, sejumlah guru honorer lama masih tetap mengajar meski belum diangkat menjadi PPPK.
DPRD Minta Pemda Bertindak
Anggota DPRD Maros Muhammad Yusuf, yang akrab disapa Sarro, meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar tersebut.
Menurut dia, persoalan kekurangan guru tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil.
“Ini harus jadi perhatian serius. Kekurangan guru ini bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah, apalagi kalau terjadi di daerah terpencil,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperjuangkan tambahan formasi guru melalui jalur CPNS sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Pemda harus maksimal mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan riil di lapangan. Jangan sampai kekurangan ini terus terjadi setiap tahun,” ujarnya.
Selain penambahan formasi, Yusuf meminta distribusi guru diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan antarwilayah.
“Pemerataan juga penting. Jangan sampai ada sekolah yang kelebihan guru, sementara yang lain justru kekurangan,” katanya. (Ikhlas/Arul)
