Formasi Dukung KPK Periksa Produsen Rokok Ilegal, Kritik Penambahan Layer Cukai
Penegakan hukum kembali menjadi sorotan dalam industri hasil tembakau (IHT). Kali ini, dukungan datang dari pelaku industri sendiri.
Forum Masyarat Industri Rokok Seluruh Indonesia atau Formasi menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menindak produsen rokok yang diduga menggunakan cukai ilegal.
KPK Kantongi Identitas Produsen
Ketua Formasi, Heri Susianto, menilai langkah KPK sebagai pintu masuk pemberantasan rokok ilegal secara menyeluruh.
KPK sebelumnya mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam pengembangan tersebut, Kepala Seksi Intelijen Cukai P2 DJBC, Budiman Bayu Prasojo, telah ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Februari 2026.
Identitas sejumlah produsen rokok diduga menggunakan cukai ilegal telah dikantongi. Pemeriksaan terhadap mereka akan segera dilakukan.
Langkah ini dinilai menyasar sisi hulu, yakni produsen.
Klaim Dampak Positif bagi Ekosistem IHT
Formasi menyebut pemberantasan rokok ilegal akan memperbaiki ekosistem industri hasil tembakau.
Peredaran rokok legal tidak lagi terganggu oleh produk ilegal. Penerimaan negara pun diyakini dapat meningkat secara signifikan.
Penegakan hukum dianggap lebih efektif dibanding pendekatan administratif.
Kritik terhadap Penambahan Layer Tarif Cukai
Formasi juga menyinggung rencana Kementerian Keuangan menambah layer tarif cukai.
Menurut Heri, kebijakan tersebut tidak mendidik pelaku industri agar taat hukum. Penambahan layer dinilai berpotensi memberi ruang bagi pelaku ilegal, sekaligus menekan pelaku legal yang telah memenuhi kewajiban perpajakan.
Kebijakan tarif tambahan disebut tidak menyentuh akar persoalan.
Sebaliknya, penindakan hukum terhadap produsen ilegal dinilai lebih adil dan berdampak langsung terhadap kebocoran penerimaan negara.
Penegakan Hukum Dinilai Lebih Efektif
Formasi menegaskan pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan simultan. Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan KPK perlu bergerak bersama.
Langkah penindakan dari hulu diyakini lebih cepat mendongkrak penerimaan negara, terutama saat pemerintah membutuhkan pembiayaan untuk proyek strategis nasional.
Penegakan hukum harus ditempatkan sebagai garda terdepan. Sistem pengawasan juga perlu diperkuat agar kebocoran penerimaan negara dapat ditekan.
Industri legal ingin pasar bersih. Negara ingin penerimaan naik.
Yang tersisa sekarang adalah pembuktian: apakah penindakan benar-benar menyasar produsen besar, atau hanya berhenti pada nama-nama yang mudah disentuh. (Ikhlas)
