Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P.,M.M, menerima audiensi dari Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Bone
RAKYATSATU.COM, BONE - Pemerintah Kabupaten Bone kembali menyoroti persoalan serapan gabah dan beras di tengah dinamika pasar yang kian fluktuatif. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong penguatan kerja sama antara Perum Bulog dan pelaku usaha penggilingan padi di daerah.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menerima audiensi dari Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kabupaten Bone. Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua DPC PERPADI Bone, Amir.
Audiensi berlangsung di ruang rapat kerja Wakil Bupati, Kamis, 12 Februari 2026. Agenda utamanya membahas masuknya pembeli gabah dari luar Kabupaten Bone yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas harga di tingkat petani.
Menurut Amir, dinamika pasar dalam beberapa waktu terakhir memunculkan kekhawatiran di kalangan penggilingan padi dan pengusaha beras lokal. Arus pembeli dari luar daerah disebut memicu persaingan yang tidak sepenuhnya sehat.
Situasi tersebut, kata dia, bukan hanya berdampak pada pelaku usaha, tetapi juga berisiko menekan harga gabah petani. Fluktuasi harga yang tajam dapat merugikan dua sisi sekaligus: produsen di sawah dan pelaku usaha pengolahan di hilir.
Pimpinan Bulog Bone, Andi Iskandar, menegaskan peningkatan serapan beras menjadi agenda yang terus didorong lembaganya. Langkah itu dinilai krusial untuk menjaga ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah sebagai instrumen pengendalian harga sekaligus antisipasi kondisi darurat.
Ia mengingatkan, pemerintah pusat memberi perhatian serius pada stabilitas harga beras. Komoditas ini memiliki kontribusi besar terhadap laju inflasi sehingga memerlukan keterlibatan semua pihak untuk menjaganya tetap terkendali.
Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga harga gabah agar tetap stabil. Menurut dia, kepentingan petani dan pelaku usaha lokal harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan tata niaga perberasan.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak pemerintah daerah, Bulog, dan asosiasi pengusaha agar mekanisme perdagangan gabah dan beras berjalan transparan dan adil. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memantau perkembangan harga serta melakukan langkah-langkah koordinatif bila ditemukan potensi distorsi pasar.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi pintu awal perumusan solusi bersama. Bone, sebagai salah satu lumbung pangan di Sulawesi Selatan, dinilai perlu memastikan sektor pertanian dan perberasan tetap kokoh di tengah tekanan pasar. [Ikhlas /Sugi]
