RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Senin, 2 Februari 2026.
Forum yang mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah itu mengusung tema Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah Kabupaten Soppeng turut hadir bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan kebijakan nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan Rakornas 2026 dirancang untuk mengoptimalkan capaian program prioritas Presiden. Menurut dia, kesamaan langkah antara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar target pembangunan dapat tercapai.
Ia menjelaskan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029. Dokumen tersebut menjadi penjabaran visi Asta Cita yang diusung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Karena itu, konsolidasi kebijakan dinilai krusial agar implementasi di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kesamaan langkah pusat dan daerah menjadi kunci agar capaian pembangunan yang telah diraih dapat dioptimalkan pada tahun berjalan,” ujar Tito dalam forum tersebut.
Rakornas kali ini dihadiri 4.011 peserta dari berbagai unsur. Mereka terdiri atas kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Jumlah itu menunjukkan luasnya spektrum koordinasi yang ingin dibangun pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto membuka Rakornas dengan pidato yang menekankan pentingnya stabilitas nasional. Ia mengaku terkesan melihat semangat para kepala daerah dan jajaran Forkopimda yang hadir.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa demokrasi memberi ruang bagi perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh diekspresikan dengan cara yang memicu kerusuhan atau mengganggu stabilitas negara. Pembangunan nasional, kata dia, membutuhkan suasana yang aman, tertib, dan kondusif.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan nasional tidak cukup berhenti pada tataran regulasi. Kebijakan harus dipahami dan disepakati bersama agar implementasinya tidak menimbulkan tafsir yang berbeda di lapangan. Karena itu, Rakornas diposisikan sebagai forum penyamaan persepsi.
Sementara itu, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menyebut Rakornas sebagai momentum memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurut dia, kehadiran pemerintah daerah dalam forum tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan arah pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional.
“Kehadiran kami di sini untuk terus menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor demi percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” kata Suwardi.
Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Soppeng akan menyesuaikan kebijakan dan program daerah agar sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Sinkronisasi itu, menurutnya, menjadi fondasi bagi percepatan pembangunan yang berkelanjutan di daerah. [Ikhlas/Yudha]
