RAKYATSATU.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mulai mengambil langkah serius menanggapi keluhan masyarakat terkait aktivitas tambang dan truk pengangkut material yang kerap menimbulkan persoalan lalu lintas.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 60 pengusaha tambang beroperasi di wilayah Maros berdasarkan data DPMPTSP Provinsi Sulsel. Lokasi terbanyak berada di Kecamatan Tompobulu, Tanralili, dan Bantimurung.
“Mayoritas merupakan tambang galian C dan mineral non-logam. Kontribusinya masuk melalui pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Namun, truk pengangkut justru memicu masalah baru di jalanan,” kata Muetazim, Jumat (5/9/2025).
Ia menyebut, sejumlah kecelakaan lalu lintas belakangan ini banyak dipicu oleh truk tambang. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemkab Maros telah menggelar rapat koordinasi bersama OPD, TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Hasil rapat memutuskan perlunya pembinaan terhadap para pengusaha tambang. Selain itu, Pemkab juga tengah mengkaji pembatasan jam operasional truk tambang yang saat ini berlaku pukul 08.00–18.00 Wita.
“Kami akan meninjau di lapangan apakah perlu ada jeda, terutama di jam sibuk pagi dan sore agar tidak mengganggu aktivitas warga,” jelas Muetazim.
Selain pembatasan waktu, Pemkab juga menyoroti sopir dan kondisi armada. Masih ditemukan pengemudi di bawah umur dan truk ODOL (Over Dimension Over Load) yang beroperasi. “Truk dengan ban pengaman terlalu lebar juga akan kami tertibkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubsi Penmas Polres Maros, Ipda A Marwan Afriady, menyebut sepanjang 2025 terdapat 489 kasus kecelakaan lalu lintas di Maros, 46 di antaranya menelan korban jiwa.
“Khusus kendaraan operasional tambang, sudah ada dua kasus dengan empat korban meninggal dunia. Kasus terbanyak terjadi di Kecamatan Turikale dan Lau,” ujarnya.
Ia menambahkan, Polres Maros melalui Satlantas rutin melakukan sosialisasi dan penindakan kepada sopir maupun pengguna jalan agar lebih tertib berlalu lintas. (Ikhlas/Arul)
