 |
| Ilustrasi. |
RAKYATSATU.COM, PANGKEP - Dugaan pungutan liar (pungli) mencuat di sejumlah Puskesmas di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Informasi ini terungkap setelah seorang tenaga kesehatan dan pegawai di lingkungan Puskesmas mengeluhkan adanya pemotongan upah atau uang jasa yang mereka terima.
Pemotongan upah itu disebut-sebut dikelola oleh tim kerja keuangan yang terdiri dari tenaga harian lepas (THL).
Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya, dana hasil pemotongan itu digunakan untuk mempercepat pekerjaan administrasi keuangan dan menggaji tenaga sukarela.
"Kalau di puskesmas saya begitu, tidak tahu kalau di puskesmas lain. Pemotongan upah itu disetor, ada bendaharanya," katanya.
Ia juga menuturkan bahwa di tempatnya terdapat jabatan koordinator bidan yang tidak pernah transparan soal dana non kapitasi dan enggan membagikan ke staf sesama bidan teman sejawatnya.
"Kalau di puskesmas ada bagiannya, seperti Kia, Rawat Inap, UGD, Lab dan Administrasi Keuangan. Nah, koordinator bidan ini yang tidak transparan masalah keuangannya," jelasnya.
Berdasarkan pengakuannya, pemotongan upah ditempatnya itu sebesar 10 persen dari uang jasa yang diterima. "Kalau dapat upah Rp500 ribu, itu dikembalikan Rp50 ribu ke bendahara karena upah masuk ke rekening masing-masing," ujarnya.
Ia menambahkan, besaran potongan di tiap Puskesmas berbeda-beda. "Sekarang ini terasa ringan karena persennya turun, tidak tahu nanti kalau kepala puskesmas baru," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep, Mansyur membantah adanya praktik pemotongan upah di Puskesmas.
"Sampai saat ini kami tidak pernah mengetahui kalau ada pemotongan upah," tegasnya.
Ia mengaku telah menghubungi beberapa kepala Puskesmas dan tidak ada yang mengakui adanya potongan tersebut.
"Jika ada data pendukung, silakan disampaikan. Kami dari Dinas Kesehatan tidak pernah memberikan peluang untuk hal tersebut," tandasnya. (Ikhlas/Iksan)
