-->

Iklan

Iklan

Pemkab Sinjai Evaluasi Penanggulangan Stunting

13/08/20, 16:22 WIB Last Updated 2020-08-13T08:22:43Z


RAKYATSATU.COM, SINJAI – Meski di tengah pandemic Covid-19 Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting, tetap focus pada upaya pencegahan stunting di daerah tersebut. Untuk mengindetifikasi hal itu, Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sinjai bersama OPD terkait menggelar rapat koordinasi pencegahan dan penanganan stunting.



Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Bappeda, pada Kamis (13/8/2020), ini menghadirkan Tim INEY Bina Bangda Kemendagri, Lukman Nur Hakim. Turut hadir Kepala Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Andi Sulaeman sebagai desa yang menjadi pioner dalam penanganan stunting.



Kepala Bappeda Sinjai, Andi Ilham Abu Bakar mengatakan, rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pelaksanaan delapan rencana aksi untuk penanggulangan stunting dilakukan langsung oleh tim dari Bina Bangda Kemendagri. Dalam kesempatan ini, Tim Bima Bangda banyak memberikan masukan, terutama kekurangan yang harus dilengkapi.



“Tapi hasil baiknya adalah Sinjai termasuk kabupaten yang tercepat dalam proses penanganan aksi, dari delapan aksi tersebut saat ini kita telah masuk aksi ke lima dan persiapan aksi ke enam,” kata Ilham.



Dia menambahkan, dari 17 Desa yang menjadi lokus penanganan dan pencegahan stunting hingga saat ini masing-masing desa itu telah melahirkan dua peraturan desa (Perdes) untuk penanganan stunting tersebut.



“Tadi kita juga menampilkan Desa Saotanre yang merupakan desa yang menjadi pioner di Kabupaten Sinjai,” ungkapnya.



Dalam melakukan upaya pencegahan, Pemkab Sinjai kata Ilham, juga telah membuat peraturan bupati (Perbup) tentang pembentukan tim koordinasi yang terdiri dari 12 OPD terkait. Mereka terlibat langsung dalam melakukan pencegahan. Kemudian mendorong pemerintah desa untuk terlibat aktif dalam penanganan stunting.



“Jadi kita sudah ada Perpub tentang penanganan stunting, itu mengatur tentang peran masing-masing sektor termasuk desa untuk menganggarkan dan termasuk membiayai penanganan stunting,” tandas Ilham.



Ilham menyebut, dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah terus membuahkan hasil yang maksimal, itu dibuktikan angka kasus stunting dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal itu juga tak lepas dari instruksi Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA), dalam menekankan tetap focus pada upaya pencegahan stunting di Bumi Panrita Kitta.



“Sinjai dari tahun 2018 berada diangka dua terbesar kasus stunting, tapi alhamdulilah tahun 2019-2020 ini, mengalami penurunan dengan berada diangka tujuh, dan kita optimis target kita sampai tahun 2024 angka stunting sekitar 14 persen sama dengan target nasional. Insya Allah kita upayakan seperti itu,” pungkasnya.



Sekedar diketahui, delapan aksi konvergensi yang harus dilakukan untuk dapat memastikan terpenuhinya kebutuhan data pada Aksi Integrasi lainnya, masing-masing aksi satu analisa situasi, aksi dua rencana kegiatan, aksi tiga rembuk stunting, aksi empat perbup/perwali tentang peran desa, aksi lima Kader Pembangunan Manusia (KPM), aksi enam manajemen data, aksi tujuh pengukuran dan publikasi, dan aksi delapan adalah review kinerja tahunan. (ads)


Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Pemkab Sinjai Evaluasi Penanggulangan Stunting

Terkini

Iklan