RAKYATSATU.COM, TANA TORAJA - DPRD Tana Toraja melalui Komisi I dan Komisi II, menggelar rapat konsultasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Ruang Komisi Sabtu (19/05).
Pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Triwulan Pertama Tahun Anggaran 2018 yang dipimpin Ketua Komisi I (satu) DPRD Tana Toraja Selmy Sattu dari Fraksi Hanura bersama Dinas Pendidikan terkait penyerapan anggaran Triwulan Pertama Tahun 2018 belum mencapai 30 %.
Selmy menjelaskan bahwa hampir di semua OPD yang di evaluasi oleh Komisi I belum mencapai penyerapan anggarannya sebesar 30 persen pada tirwulan pertama.
"Ini disebabkan karena terlambatnya Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) yang di keluarkan oleh Bupati, sehingga program di OPD mengalami keterlambatan," kata Selmy.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Komisi II Paulus Paonganan dari Fraksi PDIP yang melakukan evaluasi 8 OPD yang penyerapan anggarannya baru mencapai 20 persen.
Disampaikan pula Paulus Paonganan bahwa untuk pekerjaan fisik melalui Belanja Modal juga terjadi keterlambatan karena harus di konsultasikan ke Inspektur Inspektorat/APIP.
Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tana Toraja, Kendek Rante mendesak Bupati untuk mempercepat proses tender yang ada pada masing- masing OPD.
Ditambahkan Wakil Ketua DPRD bahwa belajar dari pengalaman Tahun 2017 lalu. "Banyak pekerjaan proyek yang penyelesaiannya lewat Kontrak. Sehingga rekanan mengalami keterlambatan dan akhirnya dikenakan sanksi denda. Ini merugikan bagi para rekanan," katanya.
Diketahui kedelapan OPD yang baru mencapai serapan 20 persen yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan dan perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan. (Kris)
.jpg)