RAKYATSATU.COM, MAROS - Salah satu upaya Dandim 1422/Maros, Letkol Kav Mardi Ambar mewujudkan swasembada beras dan ketahanan pangan nasional adalah melalui Serap Gabah Petani (Sergap) saat musim panen. Seperti yang dilaksanakannya sekarang adalah menyerap gabah petani.
Apalagi hal tersebut tertuang dan didasari oleh MoU TNI AD dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kemudian ditindaklanjuti Perjanjian Jual Beli Beras nomor: PJB-0004/03/2018/41/KBK antara Subdivre Bulog Makassar dengan Primer Koperasi Hasanuddin Maros.
"Keterlibatan prajurit TNI AD, khususnya Kodim 1422/Maros didasari oleh MoU TNI AD dengan Kementan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. Kemudian ditindaklanjuti Perjanjian Jual Beli Beras nomor: PJB- 00004/03/2018/41/KBK antara Subdivre Bulog Makassar dengan Primer Koperasi Hasanuddin Maros. Itulah salah satu sebabnya kami melakukan upaya sergap agar gabah petani di Maros tidak keluar daerah," jelas Letkol Kav Mardi Ambar.
Hal senada diungkapkan Kapenrem 141/Tp, Mayor Inf Mansur Kole. Kepada Rakyatsatu.com, Rabu (14/03) malam, ia menjelaskan dan mengklarifikasi pemberitaan yang terbit di salah media Regional tanggal 14 Maret 2018 dengan judul berita "TNI Larang Petani Jual Gabah ke Luar Maros dan Pengusaha Resah, TNI seperti Polisi Lalulintas.
"Sehubungan dengan hal itu, dilakukan klarifikasi mengenai isi berita tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh Kodim 1422/Maros sudah sesuai prosedur dan ada dasarnya," ujarnya.
Selain itu, kapasitas gudang beras Bulog Kabupaten Maros sebanyak 4000 ton, namun saat ini masih sangat minim, diakibatkan banyaknya gabah hasil pertanian Kabupaten Maros dibawa keluar daerah oleh para pengusaha dari luar Maros, sehingga aparat Kodim 1422/Maros melakukan kegiatan Sergap untuk mengajak petani menyalurkan sebagian gabahnya ke Bulog Maros melalui pengusaha mitra Bulog.
"Kegiatan Sergap dilakukan sejak awal musim panen, untuk mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang berupaya menimbun dan berencana mengekspor beras dengan cara illegal. Berbagai kegiatan Upaya Khusus (Upsus) pertanian yang dilaksanakan Satuan Teritorial di daerah mulai dari Kodim, Koramil sampai Babinsa semata-mata untuk membantu Pemerintah memenuhi kebutuhan stok beras nasional," pungkas Kapenrem 141/Tp. (Rasul)
.jpg)